Melawan Keterbatasan di Ujung Timur Republik

Bahu membahu melawan keterbatasan di ujung timur republik

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki perbatasan darat dengan beberapa negara. Perbatasan sejauh 2.830 kilometer memanjang membatasi Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Border zone antarnegara yang bertetangga memang menjadi wilayah sensitif sehingga membutuhkan perhatian lebih. Selain alasan pertahanan dan keamanan untuk menegakkan wibawa atas kedaulatan, melindungi potensi ekonomi juga menjadi hal vital di wilayah tersebut.

Di ujung timur Indonesia, melintang garis batas sejauh 760 kilometer dengan Papua Nugini. Terdapat dua belas pos lintas batas yang tersebar di sepanjang wilayah perbatasan. Namun karena keterbatasan fasilitas, hanya ada dua pos yang sudah dapat difungsikan. Kedua pos itu adalah Skouw-Wutung di distrik Muara Tami, Jayapura dan Sota di Merauke.

Barangkali belum banyak yang mengenal Skouw-Wutung. Daerah sepi di pelosok negeri ini merupakan jalur resmi perlintasan internasional. Skouw-Wutung adalah akses keluar masuk komoditi Indonesia menuju kawasan Pasifik dan sebaliknya. Pelintas batas yang hendak melewati gerbang teritorial Indonesia ini harus siap dengan serangkaian pemeriksaan.

Jika merunut sejarah, hubungan diplomatik Indonesia dengan Papua Nugini baru terjalin pada tahun 1975. Perjanjian mengenai garis batas pun baru diratifikasi hampir satu dekade kemudian. Sebetulnya Pos Pemeriksa Lintas Batas Skouw dibangun di atas tanah adat milik warga setempat yang merupakan penduduk Papua Nugini. Berdasarkan perjanjian Letters of Exchange on Agriculture yang disepakati pada tahun 1993, penduduk Papua Nugini diperkenankan bercocok tanam di tanah ulayatnya di Wutung dengan melintasi perbatasan dengan syarat tidak memindahkan hasil panennya. Selama hasil bumi yang ditanam dikonsumsi sendiri dan tidak diperdagangkan, penduduk Papua Nugini diperbolehkan melintas batas antarnegara.

Peran Penting Bea Cukai

Pos Skouw-Wutung menjadi pintu gerbang utama daerah pabean Indonesia dari Papua Nugini. Daerah pabean dapat diartikan sebagai wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Di kawasan itulah Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang. Suatu peran strategis yang menumbuhkan tanggung jawab besar.

Adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Jayapura yang mengemban amanat penting sebagai garda di kawasan perbatasan. Instansi vertikal ini membentuk tim yang secara bergiliran berjaga di Pos Pemeriksa Lintas Batas Skouw. Meski terpisah sejauh 80 kilometer dari kantor induk di Jayapura, hal tersebut tidak memupus semangat para petugas untuk melaksanakan pekerjaan. Proses pengawasan tidak bisa menunggu. Setiap hari selalu ada potensi masuknya barang-barang ilegal dan selundupan yang dapat merugikan negara.

Pemerintah Indonesia menginisiasi pembangunan border market di Skouw-Wutung. Pasar tersebut sekaligus menjadi gerbang bagi terbukanya pemasukan devisa Indonesia. Secara khusus, pasar perbatasan ini hanya menjual barang-barang yang dikonsumsi langsung oleh konsumen. Sementara barang-barang yang tidak dikonsumsi lansung, diperdagangkan oleh sebuah perusahaan ekspor-impor bersertifikasi untuk menjaga kualitas dan kelayakan komoditas. Kegiatan perdagangan di simpul ekonomi ini menjadi sandaran utama bagi Provinsi Sanduan, Papua Nugini dalam memenuhi kebutuhan warganya akan barang konsumsi sehari-hari. Warga Sanduan merasakan manfaat yang besar dengan adanya pasar di perbatasan ini karena mudah mendapatkan barang dengan banyak pilihan dan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan membeli di Papua Nugini. Tak tanggung-tanggung, perputaran uang di pasar ini mencapai Rp 4-6 miliar per bulannya.

Pemindaian barang yang dibawa para pelintas batas dengan menggunakan X-Ray

Di sinilah korps Bea Cukai memegang peran strategis untuk mengawasi lalu lintas barang. Setiap barang yang masuk daerah pabean di atas nilai tertentu atau dengan kriteria tertentu harus dikenakan bea masuk. Pendapatan dari sektor pabean ini lantas menjadi sumber penerimaan negara dalam APBN. Tindakan pengawasan yang dijalankan oleh Bea Cukai bertujuan mencegah barang-barang ilegal masuk sehingga berpotensi membahayakan negara.

Dalam APBN 2014, pendapatan negara sebesar Rp 170,2 triliun ditargetkan bersumber dari sektor kepabeanan dan cukai. Meski jumlahnya tidak material, keberadaan pos pengawasan Bea Cukai di perbatasan memberi kontribusi nyata terhadap nominal tersebut. Sekecil apapun potensi penyelundupan barang yang dapat merugikan keuangan negara harus dicegah. Dalam dua tahun terakhir, punggawa-punggawa Bea Cukai yang bersiaga di Skouw-Wutung sanggup menggagalkan beberapa penyelundupan narkoba, tablet PC, dan telepon selular yang bernilai miliaran rupiah. Yang paling mutakhir, pada Januari 2013, dua orang petugas Bea Cukai berhasil meringkus seorang penyelundup berkewarganegaraan Papua Nugini yang membawa 400 gram ganja. Tindakan tersebut merupakan upaya Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai community protector, yaitu melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari masuknya barang-barang yang merugikan sekaligus memungut bea masuk untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Tak hanya sebatas mengamankan perekonomian negara di perbatasan, korps Bea Cukai di Skouw-Wutung juga memiliki peran penting terhadap aspek politis dalam pertahanan dan keamanan negara. Beberapa kali upaya pengiriman senjata api dan peluru ilegal berhasil dicegah. Bertahun-tahun isu separatis di daerah perbatasan Papua memang menjadi sesuatu yang sensitif terhadap tegaknya kedaulatan NKRI. Keberhasilan meringkus penyelundup senjata api dan peluru tersebut tentu dapat memperkuat kewibawaan Sang Merah Putih di daerah perbatasan.

Melawan Keterbatasan

Bentang alam di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini didominasi oleh pegunungan dan hutan lebat. Kondisi geografis ini terkadang menyulitkan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai. Yibcar Billik misalnya, punggawa Bea Cukai ini seringkali harus bergerilya keluar masuk hutan untuk mengintai seseorang yang terduga penyelundup. Keselamatan jiwa juga dipertaruhkan karena sang penyelundup membawa senjata tajam sementara Yibcar tidak memiliki senjata sebagai alat pertahanan diri.

Luasnya cakupan wilayah pabean yang harus diawasi berbanding terbalik dengan jumlah pegawai yang ada. Perlu manajemen sumber daya manusia untuk mengatasi keterbasan jumlah personil di lapangan. KPPBC Jayapura sebagai otoritas yang bertanggung jawab di Skouw-Wutung menerapkan sistem rotasi terhadap petugas yang berjaga. Dalam periode penugasan satu bulan, dua orang pegawai mendapat giliran untuk bersiap di garis batas. Ada pola dalam aktivitas para pelintas batas di Skouw-Wutung. Hari pasaran yang berlaku di sana adalah setiap Selasa dan Kamis. Pada hari di mana aktivitas jual beli di pasar perbatasan meningkat, jumlah pelintas batas yang bertransaksi bisa mencapai ribuan orang. Untuk mempercepat dan memaksimalkan proses pelayanan dan pengamatan pelintas batas pada hari ramai tersebut, pegawai yang ditugaskan untuk berjaga di perbatasan ditambah menjadi empat hingga lima orang.

Persyaratan lintas batas Indonesia – Papua Nugini

Perbedaan sosial budaya antara Indonesia dengan Papua Nugini terkadang menjadi hambatan bagi petugas dalam berinteraksi dengan pelintas batas asal negeri tetangga itu. Bahasa sehari-hari yang digunakan penduduk Papua Nugini adalah bahasa Inggris yang terakulturasi dengan dialek setempat yang disebut Tok Pisin dan Hiri Motu. Ketiadaan bahasa universal yang bisa dipahamai kedua belah pihak bisa menghambat komunikasi. Untuk mengatasi kendala ini, KPPBC Jayapura melibatkan pegawai asli Papua dalam rotasi tim petugas perbatasan karena mereka memiliki pemahaman atas budaya lokal, kondisi geografis, serta kedekatan personal dengan komunitas setempat.

Infrastruktur pendukung di lapangan sebetulnya bisa dikatakan masih belum ideal. Ketiadaan ruangan untuk kegiatan operasional yang steril di Pos Pemeriksa Lintas Batas Skouw menjadi masalah tersendiri. Petugas tidak bisa bekerja secara optimal karena ada gangguan suara atau aktivitas dari pihak lain. Rumah dinas yang bisa digunakan untuk menginap bagi pegawai yang sedang bertugas di perbatasan pun belum ada. Insentif yang diberikan kepada pegawai yang menjalankan tugas di perbatasan pun sebetulnya tidak seberapa, hanya Rp 60.000 dalam sekali tugas. Namun, kecilnya insentif tidak menghalangi besarnya pengabdian yang mereka berikan kepada insitutusi.

Demi Negeri

Kisah dari perbatasan Skouw-Wutung dapat memberikan gambaran mengenai kondisi yang dialami pos-pos Bea Cukai lainnya di kawasan perbatasan. Dalam keterbatasan sumber daya mereka harus terus berjibaku menjalankan tugas mengamankan ekonomi negara. Mereka berjuang di medan yang berat namun sepi tepuk tangan.

KPPBC Atapupu di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste tanpa lelah berusaha mencegah penyelundupan bahan bakar minyak ke negeri seberang sekaligus mencegah masuknya barang-barang terlarang. Atau seperti Korps Bea Cukai di Entikong yang tak kenal lelah mempertahankan gempuran ekspansi produk-produk ilegal dari negeri jiran Malaysia ke sepanjang kawasan perbatasan di mana rupiah kalah pamor dibanding ringgit. Pangkalan sarana operasi Bea Cukai di Tanjung Balai Karimun dan Batam pun memiliki posisi yang tak kalah penting. Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang pelayaran perdagangan internasional harus diawasi dengan ketat agar barang-barang ilegal yang mengusik ekonomi negara dapat dihambat.

Pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi suatu keniscayaan untuk meningkatkan kinerja pegawai di perbatasan. Kegiatan operasional dapat berjalan lancar dan mencapai hasil yang lebih optimal. Petugas yang menjadi ujung tombak organisasi di perbatasan perlu mendapat bekal kompetensi tambahan, seperti penguasaan bahasa asing, bela diri dan menembak, hingga skill negosiasi. Mengingat tingginya risiko pekerjaan, kiranya perlu dipikirkan reward berupa asuransi jiwa dan keselamatan kerja bagi pegawai yang bertugas di lapangan.

Apresiasi perlu kita berikan kepada punggawa-punggawa Bea Cukai di ujung republik. Berbagai keterbatasan yang mendera tidak lantas mengurangi integritas dan profesionalisme mereka dalam menjalankan amanat. Bea Cukai perlu membangun sinergi yang kokoh di lingkup internal sekaligus membangun hubungan baik dengan institusi lain yang terkait. Dengan langkah ini, pelayanan yang diberikan diharapkan dapat mendekati kesempurnaan. Keterbatasan bukan menjadi alasan untuk bekerja ala kadarnya. Keterbatasan ada untuk dilawan dan dikalahkan. Ketika besarnya tanggung jawab yang dijalankan harus dihadapkan dengan segala keterbatasan, maka hanya tekad yang kuat untuk mengabdi kepada negeri yang dapat menjadi solusi.

Perlu pengabdian dan tekad kuat untuk menjalankan tugas di kawasan perbatasan

Referensi :
1. Media Keuangan Edisi Januari 2013
2. Website resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3. JPNN : Melintas Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Lewat Pos Skouw Wutung
4. Foto-foto oleh Kukuh Perdana (@KukuhPerdana)

Tulisan ini saya sertakan untuk lomba blog Press Tour yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Seorang penggemar sego pecel yang hobi jalan-jalan dan berbagi kisah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *